August 30, 2017

STANDARD OPERATING PROCEDURE

                 STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

                                        STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

                                                                             TENTANG

                                                         TATACARA PELAYANAN INFORMASI

I.PENDAHULUAN

1.UMUM

Berlakunya Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan  Informasi Publik memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh informasi dan merupakan Hak Asasi Manusia sebagai wujud dari kehidupan berbangsa bernegara yang demokratis.Dalam kesiapan menghadapi era Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Daerah Tanah Bumbu sebagai salah satu badan publik, dituntut  untuk lebih meningkatkan kinerjanya secara optimal dan profesional sehingga diharapkan dapat memberikan pelayanan informasi kepada publik secara cepat, murah, transparan dan akuntabel.

Seiring dengan tuntutan masyarakat yang semakin komplek dan kritis terhadap jasa pelayanan informasi maka dibutuhkan kesiapan secara menyeluruh, salah satu bentuk daripada kesiapan tersebut adalah penyiapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan informasi.

Guna memudahkan pelayanan Informasi dan untuk mendapatkan hasil yang optimal dipandang perlu untuk membuat Standard Operating Procedure(SOP) tentang Tata Cara Pelayanan Informasi.

  1. DASAR HUKUM
  • Undang- UndangNomor 28 Tahun 1999 Tentangpenyelenggaraan Negara yang bersihdanbebasdariKoropsi, KolusidanNepotisme ( Lembaran Negara Ripublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 , TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor3851);
  • Undang-UndangNomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
  • Undang – Undang RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi   InformasiPublik  ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  • Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  • Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/432/Dishubkominfo/2012 Tentang Pembentukan Organisasi Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kabupaten Tanah Bumbu
  • Renstra Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu 2010 – 2014.
  1. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Pembuatan Standard Operating Procedure (SOP) ini dimaksudkan sebagai  pedoman bagi Pejabat dan Pengemban Pengelola  Informasi dan Dokumentasi Di Kabupaten Tanah Bumbu.

Tujuan

Pembuatan  Standard Operating Procedure (SOP) bertujuan untuk memberikan pemahaman dan keseragaman terbuka didalam memberikan pelayanan informasi kepada publik.

  1. RUANG LINGKUP

Ruang lingkuppemerintahanStandard Operating Procedure (SOP) tentang Tata cara pelayanan informasi ini meliputi persiapan, pelaksanaan, tanggung jawab dan bentuk pelayanan informasipublik di lingkungan PemerintahKabupaten Tanah Bumbu.

  1. PENGERTIAN – PENGERTIAN
  • Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda – tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data-data maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi Informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik.
  • Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang – Undang ini serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan Publik.
  • Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan teknis peleyanan/atau pelayanan Informasi di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
  • Tim Pelayanan  PPID adalah yang bertanggung jawab dibidang pelayanan dan dokumentasi Informasi, Bidang Pengelola data dan klasifikasi informasi/atau pelayanan Informasi di Lingkungan Kabupaten Tanah Bumbu.
  • Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang.
  • Pengguna informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagai mana diatur dalam Undang – Undang.
  • Pemohon informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang – Undang.
  • Pelayanan informasi adalah serangkaian kegiatan pelayanan kepada pemohon informasi berupa penerimaan permohonan, pencatatan dan pemberian informasi.
  1. TATA CARA PELAYANAN INFORMASI.
  2. Persiapan pelayanan informasi :
  • Mempersiapkan Koodinator,Tim Teknis/Tim  pelayanan informasi
  • Mempersiapkan sarana dan prasarana pelayanan baik berupa buku register dan blangko tanda penerimaan permohonan informasi.
  • Menyusun Tim pelayanan informas idilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
  • Pelaksanaaan pelayanan informasi:
  1. Tim Pelayanan PPID mencatatidentitas pemohoninformasiPublik, subjek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh pemohon informasi publik.
  2. Tim Pelayanan PPID mencatat permintaan informasi yang diajukan secara tertulis maupun tidak tertulis oleh pemohon disertai alasan permohonan informasi.
  3. Tim Pelayanan PPID memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi.
  4. Tim Pelayanan  PPID dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan.
  5. Tim Pelayanan PPID dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman  informasi.
  6. Tim Pelayanan PPID dalam memberikan informasi kepada pemohon berkoordinasi dengan pengemban PPID Tim atau Satuan kerja Pemerintah Daerah paling lambat 10 hari kerja setelah permintaan dari pemohon informasi.
  7. Tanggung jawab pelayanan informasi :
  • PPID wajib mendokumentasikan Informasi dan data yang diperoleh dalam bentuk hard/soft copy foto dan atau rekaman dan atau Audio Visual.
  • Pengemban PPID Tim wajib mengirimkan informas iberkala, serta merta, setiap saat  kepada Tim Pelayanan PPID Tanah Bumbu melalui intranet atau e-mail atau mengirim secara tertulis.
  • Tim  Pelayanan  PPID wajib melaporkan ke atasan PPID terkait  permohonan informasi yang masuk perhari, perminggu, perbulan dan pertahun.
  • PPID bertanggung jawab terhadap akuratisasi informasi yang disampaikan kepada pemohon informasi.
  1. Bentuk pelayanan informasi :
  2. Penyampaian informasi publik dilakukan dalam bentuk :
  • Pemberian informasi dan data secara langsung oleh Tim Pelayanan PPID.
  • Pemberian informasi melalui jaringan teknologi informasi.
  1. Penyampaian informasi dan data secara langsung kepada publik oleh Pelayan informasi dalam bentuk :
  • Tulisan
  • Laporan
  • Gambar
  • Grafik
  • Rekaman
  1. Penyampaian akses informasi dan data melalui teknologi informasi dan komunikasi oleh Pelayan informasi dapat diperoleh melalui :
  • Internet
  • Faksimil
  1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan adalah :
  • Secara berkala.
  • Serta merta
  • Setiap saat
  1. Kewajiban pelayanan informasi setiap tahun mengumumkan layanan informasi berupa jumlah permintaan informasi yang diterima, waktu yang di perlukan, jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi serta alasan penolakan informasi.

III. KETENTUAN TAMBAHAN :

  1. PPID Tanah Bumbu dapat meminta tambahan informasi dan data dari pengemban pelayanan PPID kepadaseluruhSatuanKerjaPemerintahDaerah dan  Kecamatan.
  2. Untuk informasi yang dikecualikan dapat diberikan setelah ada kebijakan dari pimpinan.
  3. Biaya yang dibutuhkan untuk pelayanan informasi yang diminta pemohon disesuaikan dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
  1. PENUTUP

Demikian Standard Operating Procedure (SOP) ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai pedoman petugas Pelayanan informasi.